Prosedur Memesan Layanan SBU Konstruksi 2022 ( Terbaru )

Untuk Mengurus SBU Konstruksi, Maka Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kalian Lakukan Terlebih Dahulu. Berikut Panduannya

1. Pertama, Pastikan Sudah Mengklik Logo Whatapp Yang Ada Di Pojok Kanan Bawah Laman Artikel Ini 

2. Tunggu Sebentar , Sistem Akan Mengarahkan Anda Menuju Halaman Chat 

3. Selanjutnya , Mulailah Berkonsultasi Mengenai Sertifikat Yang Ingin Di urus , Secara Umum Biasanya Admin Akan Menayakan Terlebih Dahulu Nama Asli Dan Nama Peruhaan Anda , Silahkan Dijawab Sesuai Dengan Data Yang Ada

4. Mulailah Konsultasi, Tanyakan Persyaratan , Estimasi Biaya , Syarat Dan Ketentuan , Dan Lain Sebagainya 

Mudah Bukan ? Dapatkan Kemudahan Dalam Mengurus Sertifikat SBU Konstruksi Sekarang Juga Ingat Daripada Mengurus Sertifikat Sendiri Bingung Dan Pusing , Lebih Mudah Dan Praktis Pakai Biro Jasa Profesional Yang Terpecaya.

Keunggulan Mengurus SBU Konstruksi Melalui Biro Jasa

Karena Mungkin Ini Pertama Kalinya Anda Menggunakan Bantuan Biro Jasa , Jadi Ada Perasaan Ragu Saat Hendak Menggunakan Layanan Dari Kami. Tidak Apa-Apa Itu Adalah Hal Yang Wajar , Oleh Karena Itu Disini Akan Kami Jelaskan Secara Lebih Lanjut Mengenai Jaminan Dan Benefit Yang Bisa Anda Dapatkan Saat Menjadi Klien Kami

1. Proses Mudah Dan Cepat 

Tidak Perlu Pergi Kemana-mana , Anda Hanya Perlu Online Saja Via Email Atau Whatsapp. Proses Pengurusan SBU Kontruksi Bisa Dilakukan Secara Daring. Untuk Pengiriman Dokumen Bisa Menggunakan Kedua Metode Tersebut. Apabila Sekiranya Memang Harus Bertemu Secara Tetap Muka , Maka Kami Siap Menyediakan Fasilitas Terbaik Untuk Anda. Proses Pengurusan SBU Ini Biasanya Dalam Hitungan Hari , Untuk Detailnya Akan Dijelaskan Melalui Asmin CS 

2. Biaya Pengurusan Terjangkau

Menggunakan Biro Jasa Tidak Semata-mata Membuat Biaya Pengurusannya Menjadi Mahal. Karena , adhikari.co.id Ingin Menjadi Solusi Terbaik Dalam Pengurusan SBU Konstruksi Di indonesia Kami Memberikan Biaya Yang Ramah Di Kantong Untuk Semua Pelanggan. Sehingga Anda Bisa Melakukan Penghematan. Perlu Di ingat Meskipun Menerapkan Biaya Yang Terjangkau , Namun Kualitas Layanan Dan Sertifikatnya Tetap Asli Dan Legal.

3. Tersedia Konsultasi Gratis

Punya Masalah Dengan Pengurusan SBU Konstruksi ? Tidak Tahu Apa Saja Persyaratannya ? Nah , Layanan Konsultasi Gratis Langsung Dari Solusi Manajemen Ini Bisa Membantu , Tidak Ada Biaya Tambahan Untuk Menggunakan Layanan Ini. Jadi Tidak Perlu Khawatir Ya.

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI

CALL / WA 0822 348 60 166

Syarat dan Sub Bidang SBU Konstruksi 2022

Syarat dan Sub Bidang SBU Konstruksi 2022 – SBU Jasa Konstruksi, ialah bentuk Kekuatan Usaha penyuplai jasa konstruksi Ketentuan Perundangan memberikan kuasa LPJK memutuskan Kekuatan Usaha (Badan Usaha / Usaha orang perorangan) dan mengeluarkan SBU.

Data kekuatan usaha yang tercantum dalam SBU meliputi, Kategorisasi, subklasifikasi, kwalifikasi, subkualifikasi, dan kekuatan dasar tiap sub-klasifikasi usaha. Pembagian Subkualifikasi sebagai pembagian tingkat kekuatan usaha meliputi kekuatan melakukan 1 paket tugas, dan kekuatan paket sebentar. Data kekuatan Dasar sebagai pengalaman paling tinggi tugas yang sudah dikerjakan dalam waktu sepuluh tahun yang sudah di alterasi jadi nilai saat ini di saat SBU diedarkan. Pertanda tangan SBU (ttd basah) oleh Direktur Hukum dan Register LPJK Nasional (kwalifikasi besar) atau Manajer Eksekutif LPJK Propinsi (kwalifikasi menengah dan kecil).

Berikut rincian data yang perlu di siapkan :

Syarat Data Badan Usaha

1. Data BU ( Nama, Npwp, No.Telp, Email )
2. Data PIC ( Nama, Npwp, No.Telp, Email )
3. Akta Pendirian & SK Kumham
4. Pas Fhoto PJBU ( Penanggung Jawab Badan Usaha )
5. NIB (RBA) KBLI 2020
6. BSAT & BOQ / RAB / MPU
7. Akun OSS

INFORMASI LEBIH LANJUT UNTUK

PENGURUSAN SBU 

CALL / WA 0833 48 60 166

CALL / WA 0822 348 60 166 - Jasa Pengurusan OSS-RBA

Apakah Anda membutuhkan Info tentang Jasa Pengurusan OSS-RBA, Pengurusan OSS-RBA, Jasa Pengurusan OSS-RBA Surabaya, Jasa Pengurusan OSS-RBA Sidoarjo, Jasa Pengurusan OSS-RBA Online ?

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).
Beda dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. 

Tingkatan risiko Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi risiko kegiatan usaha.

Anda kesulitan melakukan akses OSS-RBA dikarenakan internet, atau sibuk di lapangan? Atau tidak mempunyai tim admin ? 

Kami siap membantu anda melakukan pengurusan dokumen di OSS-RBA seperti NIB, SBU dan lainnya. Kami siap support selama 1 tahun Free. 

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI KAMI
CALL / WA 0822 348 60 166

SIAPA YANG PALING DIUNTUNGKAN DALAM SERTIFIKASI ISO: PELANGGAN, ORGANISASI ATAU KARYAWANNYA?

Apakah Anda ingin meningkatkan proses bisnis Anda, untuk mengembangkan kepercayaan karyawan, untuk memuaskan pelanggan Anda, atau untuk membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis Anda, Sertifikasi ISO adalah pilihan lengkap untuk itu. Menerapkan persyaratan standar ISO bermanfaat bagi organisasi dalam berbagai cara. Topik ini mencakup bagaimana sertifikasi ISO bermanfaat bagi organisasi dan karyawannya. Selain itu, ini menggambarkan bagaimana pelanggan diuntungkan oleh organisasi bersertifikasi ISO.

Apa Sertifikasi ISO?

Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) adalah organisasi non-pemerintah independen yang mengembangkan dan menerbitkan standar untuk mengimplementasikan proses dan layanan bisnis. ISO telah mengembangkan lebih dari 20.000 standar untuk membangun bisnis di berbagai sektor seperti kualitas, keselamatan, dan lingkungan, dll. Standar yang diakui secara global ini menyediakan persyaratan untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan organisasi. Sertifikasi ISO menetapkan kinerja tingkat tinggi dari sistem manajemen. Setiap sistem manajemen perlu mendapatkan sertifikasi ISO tertentu untuk membuktikan kinerja dan kemampuannya dalam menyediakan proses dan layanan berkualitas tinggi. Ini meningkatkan kredibilitas dan keterlacakan yang membantu pelanggan lebih mudah percaya pada bisnis Anda. Itulah mengapa sertifikasi paling tepercaya diikuti oleh jutaan organisasi di seluruh dunia.

Bagaimana sertifikasi ISO bermanfaat bagi organisasi saya?

Jika Anda mencari cara yang mudah namun efektif untuk melepas bisnis Anda, maka mencapai sertifikasi ISO adalah pilihan pertama dan terbaik. Ini seperti gambar organisasi Anda yang mewakili kualitas produk Anda, peningkatan layanan, dan penerapan sistem manajemen Anda secara efektif. Sertifikasi ISO membantu Anda membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan klien potensial dan juga memungkinkan Anda memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Jika Anda mencari cara yang mudah namun efektif untuk membuka bisnis Anda, maka dapatkan sertifikasi ISO pilihan pertama dan terbaik. Ini seperti gambar organisasi Anda yang mewakili kualitas produk Anda, peningkatan layanan, dan penerapan sistem manajemen Anda secara efektif. Sertifikasi ISO membantu Anda membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan klien potensial dan juga menyediakan Anda memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Manfaat operasional (internal) sertifikasi ISO

1. Meningkatkan konsistensi dan keandalan produk dan layanan
2. Membantu mengidentifikasi kerusakan pada bahan baku
3. Tingkatkan komunikasi internal
4. Mengembangkan retensi, alur kerja, dan kinerja karyawan
5. Memastikan kepuasan pelanggan
6. Menghemat biaya dengan mengurangi cacat dan pengerjaan ulang
7. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
8. Mengurangi klaim dan keluhan pelanggan

Apa manfaatnya bagi pelanggan? “Raih Sertifikasi ISO, penuhi kepuasan pelanggan”

Tujuan utama memperoleh sertifikasi ISO adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Sebagian besar pelanggan mencari organisasi bersertifikat ISO. Karena mereka percaya organisasi tersertifikasi bekerja berdasarkan praktik tingkat tinggi. Ini membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan Anda dalam proses manufaktur, sistem manajemen, dan bisnis Anda. Sertifikasi ISO membawa manfaat berikut bagi pelanggan.

1. Peningkatan kualitas dan layanan
2. Pengurangan kepatuhan
3. Kepuasan meningkat
4. Pengiriman layanan yang cepat

Apakah mencapai Sertifikasi ISO bermanfaat bagi karyawan?

Jawabannya iya. Meskipun sertifikasi ISO diperoleh untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan juga untuk mempromosikan bisnis, sertifikasi ISO juga membawa banyak manfaat bagi karyawan yang bekerja di organisasi. Sertifikasi ISO memastikan organisasi memiliki sistem manajemen internal yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan diri karyawan untuk bekerja secara efektif. Organisasi bersertifikasi ISO tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari pelanggan tetapi juga mendapatkan loyalitas karyawan. Ini memberikan karyawan kepuasan kerja yang membantu mereka untuk menjalankan bersama dengan tujuan dan sasaran perusahaan. 

Standar ISO memberikan persyaratan dan pedoman untuk memantau, mengelola, dan meningkatkan proses pembuatan dan dokumentasi. Ini membantu karyawan untuk memiliki gagasan yang jelas tentang jadwal kerja dan proses internal mereka. Mencapai sertifikasi ISO adalah salah satu cara terbaik untuk menahan karyawan / pekerja berpengalaman dan mengurangi ketidakhadiran.

Manfaat Implementasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap Bagi Perusahaan & Organisasi

Korupsi menjadi salah satu masalah utama turun temurun yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Tidak hanya terjadi di pemerintahan maupun politik saja, namun kasus politik mengancam berbagai sektor, salah satunya adalah sektor industri. Tidak jarang terjadi suap menyuap antara bawahan dan atasan, maupun antar mitra untuk tujuan tertentu.

Tindakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Akѕі Pеnсеgаhаn dаn Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Inpres ini ditujukan untuk seluruh lembaga pemerintah pusat dan kementerian maupun pemerintah daerah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dari berbagai aspek disesuaikan dengan karakteristik instansi masing-masing.

ISO mengeluarkan ISO 37001 sistem manajemen anti suap уаng dirancang ѕесаrа khusus untuk mеmbаntu оrgаnіѕаѕі menerapkan, dаn meningkatkan program kepatuhan anti-suap.

Penerapan sertifikasi ISO 37001 bаgі perusahaan dіаnggар ѕеbаgаі perlindungan pribadi dalam mencegah terjadinya suap di organisasi/perusahaan maupun mitra bisnis lainnya. Monitoring secara berkala dan audit internal yang rutin menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bukti komitmen perusahaan terhadap anti suap, disamping audit rutin dari eksternal dengan mеtоdе PDCA ( Plan Do Check Action). Lalu, apa saja manfaat penerapan iso 37001 manajemen anti suap? Simak penjelasannya dibawah ini.

1. Memperkuat Sistem Manajemen Perusahaan atau Organisasi

Manfaat ISO 37001 yang bisa kamu rasakan secara langsung adalah peningkatan dalam sistem manajemen organisasi. Pеruѕаhааn yang tеlаh mеndараtkаn sertifikasi anti-suap akan mempunyai kemampuan melakukan mitigasi risiko penyuapan yang lebih baik.

Penguatan sistem manajemen organisasi ini akan berdampak pada berbagai aspek didalam dan luar perusahaan. Beberapa di antaranya adalah efisiensi beban biaya, uрауа menghindari risiko permasalahan hukum, ataupun mеngоntrоl kоnflіk kepentingan.

2. Patuh Terhadap Aturan Perundang-undangan

Aturan undang undang di Indonesia sudah mengatur dеngаn jеlаѕ bahwa tindakan suap merupakan salah satu tindakan yang pelanggaran hukum. Siapa pun yang terlibat dalam praktik suap, baik perusahaan atau organisasi, akan menghadapi pihak berwajib karena terbukti melakukannya.

Penerapan standar ISO 37001 SMAP menunjukkan kераtuhаn dаrі ріhаk реruѕаhааn terhadap aturan perundang-undangan secara konkret. Standar іnі mеmаng tіdаk mеnjаmіn praktik ѕuар akan hilang secara menyeluruh dari perusahaan, namun, penggunaan ISO 37001 SMAP berpotensi meminimalkan permasalahan hukum berupa tindakan suap.

3. Memantau dan Mengelola Risiko Organisasi Serta Jaringan Rantai Pasokan

ISO 37001 menjadi bentuk partisipasi aktif bagi para pelaku usaha dan berbagai organisasi dаlаm meminimalisir terjadinya kasus suap di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan karena penerapan standar SMAP membuat para pengusaha melakukan pemantauan lebih intens serta pengelolaan risiko yang berkaitan dengan aktivitas ѕuар di dаlаm perusahaan.

Tidak hanya melakukan pemantauan dan pengelolaan risiko suap secara internal, namun perusahaan dengan sertifikasi ISO 37001 bisa melakukan hal yang berkaitan dengan jaringan rantai pemasoknya. Upaya pemantauan dаn реngеlоlааn rіѕіkо іnі tidak dilakukan sendiri, tetapi dibarengi dengan kerja sama antar pemangku kepentingan.

4. Menilai Komitmen Subkontraktor, Agen, serta Pemasok

Manfaat penerapan standar iso managemen anti suap SNI ISO 37001 juga bisa digunakan untuk menilai bagaimana komitmen dari para mitra, seperti supplier, subkontraktor, ataupun distributor dan agen. Penerapan sistem manajemen anti-suap yang optimal аkаn membuat perusahaan tidak terganggu jika tеrjаdі mаѕаlаh раdа rantai pasok. Langkah ini menjadikan aktivitas bisnis bеrjаlаn lеbіh bаіk dаn terhindar dari praktik suap.

Itulah manfaat implementasi ISO 37001 sistem manajemen anti suap bagi perusahaan & organisasi. Jika perusahaan kamu belum menerapkan standarisasi ini, mungkin kamu perlu mempertimbangkannya. Jika kamu bingung untuk memulai, anda bisa menggunakan jasa konsultan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap sehingga memudahkan anda dalam memproses sertifikasi ISO 37001.

Info untuk Implementasi dan Konsultasi ISO 37001 silahkan hubungi

CALL / WA 0822 348 60 166

Manfaat Penerapan SMK3 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Penerapan SMK3 merupakan suatu program perlindungan terhadap karyawan pada saat kerja dan berada dalam lingkungan tempat kerja untuk berusaha mencegah dan menimbulkan atau bahkan menghilangkan sebab terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan kerja merupakan suatu lingkungan kerja yang bebas dari penyakit fisik dan mental.

Sayangnya, realita di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan masih enggan menerapkan SMK3. Ada beberapa alasan kenapa manfaat penerapan SMK3 di industri masih belum seperti yang diharapkan diantaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat umumnya dan pengusaha khususnya
2. Menganggap penerapan SMK3 membutuhkan biaya mahal
3. Belum memprioritaskan K3
4. Sumber daya manusia yang terbatas

Untuk menekankan tentang pentingnya SMK3 maka pemerintah mengeluarkan PP No 50 th 2012. Sesuai dengan peraturan pemerintah no 50 tahun 2012 dijelaskan beberapa tujuan penerapan SMK3 diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

Secara umum manfaat penerapan SMK3 di perusahaan, diantaranya:

Melindungi pekerja

Tujuan utama penerapan SMK3 adalah melindungi pekerja dari segala macam bahaya kerja dan juga yang bisa menganggu kesehatan saat kerja. Dengan melindungi pekerja dengan SMK3 maka perusahaan otomatis akan untung karena meningkatkan produktivitas pekerja

Mematuhi peraturan pemerintah

Dengan menerapkan SMK3 maka perusahaan telah mematuhi peraturan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang tidak melaksanakan SMK3 akan diberikan sangsi oleh pemerintah karena dianggap lalai dalam melindungi pekerja.

Meningkatkan kepercayaan konsumen

Dengan menerapkan SMK3 secara otomatis akan membuat kepercayaan konsumen. Ketika perusahaan sudah menerapkan SMK3 dalam memproduksi suatu produk, konsumen bisa meyakini prosedur telah bagus dan produksi bisa kontinu. Dengan menerapkan SMK3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat.

Membuat system manajemen efektif

Penerapan SMK3 tidak jauh beda dengan ISO dimana semua tindakan terdokumentasi dengan baik, dengan adanya dokumen yang lengkap memudahkan melakukan tindakan perbaikan jika ada alur kerja yang tidak sesuai.

Hubungi kami jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Apabila anda membutuhkan jasa konsultan kami, Tim Solusi Manajemen akan siap membantu.

CALL WA 0822 348 60 166

Mengenal ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Suap

Mengenal Tindakan Suap

Tindak penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Penyuapan bisa disebut sebagai tindakan memberi suap dan menerima suap. 

Memberi suap merupakan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk orang itu supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Sedangkan menerima suap merupakan tindakan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuai atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

Penyuapan bisa dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil. Penyuapan juga merupakan bentuk korupsi. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal.

Berdasarkan berita dari katadata.id, tercatat Komisi Anti Korupsi (KPK), telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus. 

Berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan belum jeranya para pelaku seperti pejabat negara meski telah ada yang menjalani hukuman. Bahkan jumlah tindak pidana korupsi termasuk suap terus saja terjadi bahkan meningkatkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen sistem anti suap dalam organisasi demi mencegah terjadinya tindakan suap.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah sistem yang memiliki persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi tindakan suap yang terjadi dalam suatu organisasi, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap berbagai sektor lainnya.

Untuk mencegah tindakan suap ini, maka ISO mengeluarkan standar yang mengatur sistem penyuapan, yaitu ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau yang biasa disebut dengan SMAP.

ISO 37001:2016 ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. Suatu organisasi dapat menentukan keputusan serta pengendalian yang lebih baik kepada mitra bisnis atau pihak ketiga yang berinteraksi dengan organisasi, melalui pemahaman serta manajemen risiko yang akan muncul.

Sistem ISO 37001:2016 dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen. Secara umum, manajemen penyuapan ISO 37001:2016 dapat diterapkan dengan langkah sebagai berikut;

Konteks

Konteks merupakan tahap dimana organisasi menentukan Isu Eksternal dan Internal, Persyaratan pemangku kepentingan, penilaian resiko penyuapan dan penentuan lingkup SMAP.

Kepemimpinan

Merupakan tahap dimana menentukan kepemimpinan dan komitmen, peran dan tanggung jawab, kebijakan anti penyuapan dan fungsi kepatuhan

Perencanaan

Merupakan tahap organisasi merencanakan terkait penanganan risiko penyuapan dan penentuan sasaran SMAP

Dukungan

Dukungan adalah tahap organisasi memantau sumber daya, kompetensi, proses kepegawaian, kepedulian, pelatihan serta komunikasi, dan informasi terdokumentasi.

Operasi

Operasi adalah tahap organisasi mengimplementasikan uji kelayakan, pengendalian keuangan, pengendalian non keuangan, pengendalian pihak ketiga, pengendalian area risiko tinggi, pelaporan kepedulian, dan investigasi penanganan.

Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi, audit internal, tinjauan manajemen, dan tinjauan fungsi kepatuhan.

Peningkatan

Peningkatan merupakan tahap mengoptimasi terkait adanya ketidaksesuaian tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini dapat dicapai melalui komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan.

Risiko penyuapan dalam organisasi ini tergantung dari berbagai faktor seperti ukuran organisasi, lokasi, sektor dimana organisasi tersebut beroperasi serta sifat, skala dan kompleksitas aktivitas organisasi. 

Standar ini menentukan penerapan kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi.

Tujuan Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)

ISO 37001:2016 dirancang untuk membantu organisasi dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. SMAP menentukan serangkaian langkah serta persyaratan dalam bentuk informasi terdokumentasi yang harus diterapkan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, me-monitoring, menangani serta mengendalikan risiko-risiko gratifikasi, korupsi dan penyuapan.

Manfaat Penerapan ISO 37001:2016 Manajemen Anti Penyuapan

Sistem ISO 37001:2016 merupakan sistem yang dapat digunakan oleh organisasi di semua sektor. Penerapan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi, sebagai berikut;

Membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan serta meningkatkan monitoring dan kontrol.

Membantu organisasi memetakan risiko-risiko penyuapan yang ada di organisasi serta membantu menentukan mitigasi risiko yang tepat untuk mencegah terjadinya penyuapan.

Memberikan jaminan kepada stakeholder, pelanggan dan rekan bisnis lainnya bahwa organisasi telah menerapkan fungsi sistem manajemen anti penyuapan yang diakui secara internasional.

INFORMASI LEBIH DETIL TENTANG 
ISO 37001 - SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

CALL / WA 0822 348 60 166

6 Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat PT Perorangan atau PT untuk UMK

Membuat PT Perorangan bisa menjadi opsi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mewadahi bisnisnya. Pendirian PT Perorangan atau PT untuk usaha mikro dan kecil memiliki prosedur yang lebih sederhana jika dibandingkan PT biasa.

Seringkali kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menghadapi beberapa kendala.Diantaranya kesulitan mencari partner sebagai pendiri atau pemegang saham karena untuk bisa mendirikan PT biasa minimal ada 2 orang pendiri. Kemudian ada hambatan lainnya yakni berkaitan dengan ketentuan modal minimal sebagaimana diatur di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Tentu kondisi demikian jauh dari ideal bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan kegiatan usahanya.

Namun, sejak berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan yang bertujuan memberdayakan, melindungi, dan memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Salah satu perubahannya adalah dengan dimungkinkannya sebuah PT didirikan oleh satu orang saja (PT Perorangan atau PT untuk usaha mikro dan kecil).

Sesuai PP 8/2021, PT Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Untuk mendirikan PT Perorangan, kamu tidak memerlukan Akta Pendirian karena cukup membuat Pernyataan Pendirian.

Lalu, kapan PT Perorangan mendapatkan status badan hukum? Itu bisa kamu peroleh setelah Pernyataan Pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Selain itu, untuk mendirikan PT Perorangan ada beberapa ketentuan yang mesti kamu perhatikan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro dan kecil sekarang diatur di PP No.7/2021. Di situ kriterianya ditentukan berdasarkan modal usaha atau penjualan tahunan. Termasuk usaha mikro jika memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Ketentuan Modal

Sekarang besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan pendirinya. Namun bukan berarti PT (termasuk PT Perorangan atau PT untuk usaha mikro dan kecil) bisa didirikan tanpa modal sama sekali. Sebab, setelah PT nya didirikan berlaku ketentuan penempatan dan penyetoran penuh 25% dari modal dasar perseroan dan bukti penyetorannya disampaikan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk PT Perorangan, penyampaian bukti setor dilakukan paling lambat 60 hari setelah pengisian Pernyataan Pendirian. Selain itu, untuk PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur kegiatan usaha itu.

3. Rangkap Peran dalam PT Perorangan

Struktur organisasi PT dengan pembagian hak dan kewajibannya seringkali dianggap terlalu kaku bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fleksibilitas dalam setiap pergerakannya. Menariknya, kondisi tersebut tidak akan ditemui pada PT untuk usaha mikro dan kecil, karena kamu justru akan berperan sebagai pendiri sekaligus sebagai direktur dan pemegang saham. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh PT Perorangan dapat dilakukan dengan cepat.

4. Batasan Mendirikan PT Perorangan

Pendiri PT Perorangan merupakan orang perorangan berkewarganegaraan Indonesia dengan kriteria berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Di samping itu, orang tersebut hanya dapat mendirikan 1 PT Perorangan atau PT untuk usaha mikro dan kecil dalam kurun waktu 1 tahun.

5. Kewajiban Mengubah Status PT Perorangan

PT Perorangan memiliki kewajiban untuk mengubah status badan hukumnya menjadi PT biasa apabila:

Pemegang sahamnya menjadi lebih dari 1 orang; dan/atau

Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Nantinya, perubahan status badan hukum PT Perorangan menjadi PT biasa dilakukan melalui Akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menkumham.

6. Menyiapkan Laporan Keuangan

Salah satu kewajiban PT untuk usaha mikro dan kecil adalah membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada Menkumham. Pelaporan dilakukan dengan mengisi format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akutansi berjalan. Format isian penyampaian laporan keuangan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahunan berjalan. Nantinya Menkumham akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik setelah kamu mengisi format isian tersebut. PT untuk usaha mikro dan kecil yang tidak menyampaikan laporan keuangan akan mendapatkan sanksi administratif berupa:

Teguran tertulis;

Penghentian hak akses atas layanan; atau

encabutan status badan hukum



Mau Dirikan PT? Eits, Pahami Dulu Perbedaan PT Perseorangan

“Diundangkannya UU Ciptakerja membawa perubahan bagi pengaturan pendirian PT, salah satunya kini adanya PT perseorangan yaitu PT yang dapat didirikan oleh 1 orang.” 

PT atau Perseroan Terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan atas dasar perjanjian, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. Pendirian PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). 

Meski demikian, dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021) sebagai peraturan turunannya, maka pendirian PT bisa dilakukan oleh 1 orang saja. Lantas, apa saja perbedaanya?

Pengertian 

PT kini memiliki pengertian sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja). Berdasarkan hal ini, terdapat tambahan badan usaha yang dapat dijadikan PT, yaitu perusahaan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK). 

PT yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang dimaksud terdiri atas PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan PT perorangan yang didirikan oleh satu orang (Pasal 2 ayat (1) PP 8/2021). Sehingga, pelaku usaha perorangan yang belum memiliki usaha dengan skala besar tetap dapat mendirikan PT.  Hal ini berbeda dengan PT biasa yang pendiriannya harus didasarkan pada perjanjian (Pasal 1 angka 1 UU PT). 

Pendirian PT Perseorangan 

Jenis PT yang dapat didirikan oleh satu orang adalah PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja). Lebih lanjut, PT perseorangan hanya dapat didirikan oleh WNI dengan cara mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia (Pasal  ayat (1) PP 8/2021). Dalam hal ini, WNI harus berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum (Pasal 6 ayat (2) PP 8/2021). Selanjutnya, PT Perseorangan mendaftarkan PT-nya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum (Pasal 6 ayat (3) PP 8/2021). Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan pendirian PT biasa yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham PT saat didirikan (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU PT). 

Organ PT Perseorangan Organ dalam PT Perseorangan adalah direktur sekaligus pemegang saham yang berjumlah 1 orang. Apabila berjumlah lebih dari 1 orang, maka PT Perseorangan harus mengubah status hukumnya menjadi PT (Pasal 9 ayat (1) huruf a PP 8/2021). Sedangkan, dalam organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja). 

Kepemilikan Saham 

Pemegang saham untuk PT Perseorangan merupakan orang perseorangan yang hanya berjumlah 1 orang. Selain itu, pendiri PT Perseorangan hanya dapat mendirikan PT untuk UMK sejumlah 1 PT saja dalam 1 tahun (Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja). 

Mengenai kepemilikan dalam PT, pemegang saham tidak dibatasi hanya untuk seseorang. Namun, kepemilikan saham dalam PT harus mengikuti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) (Pasal 48 ayat (1) UU PT). 

Modal Dasar 

Besaran modal dasar PT Perseorangan dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan (Pasal 3 ayat (1) PP 8/2021). Artinya sudah tidak ada lagi jumlah minimum modal dasar yang harus dipenuhi oleh pendiri PT.  

Ternyata, hal yang sama juga berlaku bagi PT. Berdasarkan Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Sehingga, baik PT maupun PT Perseorangan memiliki kesamaan dalam hal tidak adanya jumlah minimum modal dasar. 

Ingin mendirikan PT atau PT Perseorangan tapi bingung dengan ketentuan hukumnya? Tenang saja! Serahkan saja kepada kami. 

Segera hubungi 

CALL / WA 0822 348 60 166

8 Fungsi SBU bagi Perusahaan Anda Wajib Tahu!

Bagi sebuah perusahaan, memiliki sertifikat badan usaha adalah hal yang wajib. Selain di gunakan sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki bukti badan usaha telah terdaftar resmi. Ternyata bagi perusahaan yang memiliki SBU akan memberikan banyak fungsi. Setidaknya ada 8 fungsi SBU yang bisa di rasakan oleh perusahaan ketika memilikinya. Berikut adalah 8 fungsi tersebut :

1. Sebagai persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor Jasa Konstruksi.

2. Berfungsi sebagai bukti bahwa badan usaha jasa konstruksi tersebut telah memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang Jasa Konstruksi.

3. Bagi yang akan membuat SIUJK, SBU di gunakan sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK Nasional), Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (IUJK PMA) atau mendapatkan Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yaitu BUJKA.

4. Bisa di gunakan sebagai persyaratan untuk melakukan kerjasama (Joint Operation) antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional).

5. Di gunakan untuk memenuhi kriteria pendirian usaha patungan (Joint Venture) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi BUJK Nasional.

6. Berfungsi sebagai persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang migas

7. Persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang pertambangan (MINERBA)

8. Bisa di gunakan Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Tender/Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah, proyek BUMN atau proyek swasta Lainnya.

Kedelapan fungsi tersebut bisa di dapatkan dan di rasakan secara langsung oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki SBU. Namun tentunya, SBU yang di maksud adalah yang resmi. Sehingga bagi Anda perusahaan yang memiliki SBU pastikan SBU yang Anda miliki tersebut adalah SBU resmi yang dapat di cek.

Cara Mendapatkan SBU bagi Perusahaan Dengan Legal

Untuk Anda perusahaan yang belum memiliki SBU dan berencana untuk mengurus pembuatan SBU tentu menginginkan SBU yang resmi dan berlaku kan? Maka dari itu, Kami Solusi Manajemen hadir di hadapan Anda menyediakan layanan pengurusan untuk pembuatan sertifikat badan usaha. Baik untuk pembuatan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha jasa konsultasi maupun sertifikat badan usaha jasa kelistrikan.

Anda yang akan membuat SBU konsultasikan saja kepada Kami. Kami siap melayani pembuatan SBU ke seluruh wilayah Jabodetabek. Informasi lebih lanjut untuk layanan pengurusan SBU hubungi Kami sekarang juga !

CALL 0822 348 60166

Jasa Pengurusan SBU Jasa Konstruksi

Apakah anda membutuhkan info tentang Jasa Pengurusan SBU Jasa Konstruksi, Jasa Pengurusan SBU Jasa Konstruksi Surabaya, Jasa Pengurusan SBU Jasa Konstruksi Malang, Jasa Pengurusan SBU Jasa Konstruksi Sidoarjo dan daerah lainnya ?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Dasar Hukum:

Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) diatur dalam Peraturan LPJK No.11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

INFORMASI LEBIH LANJUT UNTUK PENGURUSAN SBU HUBUNGI

CALL / WA 0822 348 60 166